TANA PASER – Bantuan sosial (bansos) Rp 600.000 per Kepala Keluarga (KK) bagi warga terdampak pandemi Corona atau covid-19, khususnya dari sumber dana APBD Kabupaten Paser 2020, telah disalurkan di bulan Mei, Juni dan bulan Juli 2020.

Tanggal 31 Juli 2020 menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Paser Hairul Saleh, Selasa (12/8/2020), sebenarnya adalah batas akhir penyaluran bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), terhadap KK penerima bansos.

“Awalnya data KK yang masuk sebanyak 32.000. Karena pemberian bansos ini sifatnya dadakan, bulan April kita mendata, bulan Mei harus dimulai penyalurannya. Jadi data 32.000 KK ini kita evaluasi dan verifikasi sambil berjalan dengan kegiatan penyaluran,” kata Hairul Saleh.

Mengapa? Karena bansos ini juga dianggarkan oleh APBN dan APBD Provinsi Kaltim, KK yang mendapat bansos dari APBN atau APBD Kaltim, tidak boleh lagi menerima bansos dari APBD Paser. Selain itu, ada juga beberapa hal yang membuat KK tak berhak menerima bansos.

“Dari 32.000 KK menjadi 24.928 KK, sementara penyaluran berjalan data 24.928 KK tadi kita
evaluasi dan verifikasi kembali, hasilnya kita menemukan KK terindikasi ganda sebanyak 2.483 KK, dan tidak menutup kemungkinan jumlah akan bertambah,” ucapnya.

Karena dari 24.928 KK tadi, lanjut Hairul Saleh, Dinsos hanya mengajukan pencairan anggaran Rp 40,67 miliar, dari Rp 44,8 miliar yang seharusnya dicairkan. Dengan menerapkan prinsif kehati-hatian ini, Dinsos berhasil menghemat anggaran sebasar Rp 4 miliar.

Selama pelaksanaan penyaluran bansos, Dinsos bersama mitra perbankan sering kali dihadapkan ketidakhadiran warga, terutama pada saat membagikan atau validasi buku rekening kepada KPM. Bukan hanya pada desa-desa terjauh, tapi juga terjadi di desa/kelurahan di Kecamatan Tanah Grogot.

“Tujuh sampai 8 kali kami berjunjung, tetap masih ada warga yang tidak mengambil buku rekeningnya. Itu terjadi Desa Tepian Batang, Senaken, belum lagi desa-desa yang jauh seperti Random dan Senipah, bawa 200 buku rekening, warga yang hadir mengambil 20 atau 30 orang,” ungkapnya.

Dengan pelayanan yang sudah cukup maksimal itu, kata Hairul Saleh, apalagi sekarang panyaluran bantuan telah melewati waktu yang ditentukan, tentunya jika di kemudian hari masih ada warga yang mengeluh tidak menerima buku rekening, maka jawabannya bansos itu tak bisa dicairkan lagi.

“Kita tak bisa menunggu lebih lama lagi karena kita pun dituntut harus membuat laporan penggunaan anggaran ini. Dan perlu juga kami sampaikan, pemerintah pusat mengalokasikan bantuan 15 Kg beras/KK untuk 8.000 KK warga miskin di Paser. Untuk 3 bulan, dari bulan Juli-September,” tambahnya.

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Data Penerima Bansos di Paser Terindikasi Ganda Sebanyak 2.483 Kepala Keluarga, https://kaltim.tribunnews.com/2020/08/12/data-penerima-bansos-di-paser-terindikasi-ganda-sebanyak-2483-kepala-keluarga.