Tentang Dinas Sosial Kabupaten Paser

Profil Singkat Dinas Sosial Kabupaten Paser

Dinas Sosial Kabupaten Paser merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati Paser dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial berperan dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan pelayanan, melakukan pembinaan, serta mengevaluasi berbagai program kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Paser.

Pelaksanaan tugas tersebut berpedoman pada Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser.

Bidang Pelayanan

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial Kabupaten Paser memberikan pelayanan pada beberapa bidang utama, yaitu:

1. Pemberdayaan Sosial

Mendorong kemandirian masyarakat melalui pembinaan, pemberdayaan potensi sosial, penguatan kelembagaan sosial, serta pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

2. Rehabilitasi Sosial

Memberikan pelayanan rehabilitasi kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara lebih baik melalui pendampingan, pembinaan, dan layanan rehabilitasi sesuai kebutuhan.

3. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Menyelenggarakan perlindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami kerentanan sosial, termasuk penyaluran bantuan sosial, jaminan sosial, serta penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.

4. Penanganan Bencana

Melaksanakan penanganan korban bencana melalui asesmen kebutuhan, penyaluran bantuan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, layanan dukungan psikososial, serta koordinasi penanganan darurat dan pasca bencana.

Setiap unit memiliki tugas dan fungsi yang saling mendukung agar pelayanan sosial dapat berjalan secara efektif, profesional, dan tepat sasaran.

Maklumat Pelayanan

“Dengan ini, kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.